Bersiap Pemerintahan Berikan Signal Ketentuan Membeli Pertalite

Bersiap Pemerintahan Berikan Signal Ketentuan Membeli Pertalite

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi signal jika ketentuan limitasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) tipe Pertalite akan selekasnya selesai dan diterapkan.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengutarakan, faksinya dengan Kementerian dan Instansi berkaitan sudah tentukan beberapa jenis kendaraan yang memiliki hak konsumsi BBM dengan kandungan oktan atau RON 90 itu.

Namun, detil tipe kendaraannya belum bisa dikatakan dengan jelas ke public sekarang ini.

Sebagai informasi, ketentuan itu akan tercantum pada koreksi Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 mengenai Pengadaan, Pembagian dan Harga Jual Ketengan Bahan Bakar Minyak.

“(Untuk tipe kelompok kendaraan) ya yang jelas kendaraan individu kan,” ungkapkan Dadan di teritori Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

“Kelak (akan diterangkan) ya detail-detailnya. Takut salah saya. Tetapi sudah mulai kita pastikan ini. Kita nantikan saja,” tambahnya.

Diketahui, Pertalite adalah salah satunya BBM yang harga dibantu oleh Pemerintahan.

Tetapi, ketentuan distribusinya belum juga terinci dengan jelas, seperti solar bantuan.

Awalnya, Menteri ESDM Bijakin Tasrif sebelumnya sempat mengutarakan, ketentuan limitasi distribusi produk BBM bantuan pada intinya perlu selekasnya diaplikasikan.

Ini mempunyai tujuan supaya pendistribusian BBM bantuan bisa dipakai sama sesuai alokasinya.

“Ya Juni (koreksi Perpres) kelak kan kita penilaian sebelumnya, selanjutnya Juni mungkin dapat,” tutur Bijakin.

“Ya kita ulas dululah. Saksikan perubahannya. Saat sebelum Juni semestinya ada ulasan jika memang perubahan keadaan semakin tidak favorable,” tegasnya.

Harus Persiapkan Scenario Tidak Merugikan Warga

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintahan mempersiapkan scenario yang tidak bikin rugi warga kurang sanggup masalah gagasan Pemerintahan melakukan limitasi distribusi BBM bersubsidi.

Mulyanto mengingati limitasi distribusi BBM bersubsidi ini harus secara berhati-hati diterapkan di atas lapangan, baik penentuan persyaratan kendaraan motor atau pentahapannya.

“Janganlah sampai peraturan ini memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat,” tutur Mulyanto.

Diketahui hal itu tertera dalam document Rangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Peraturan Pajak tahun 2025.

“Limitasi distribusi BBM bersubsidi sudah semestinya digerakkan oleh Pemerintahan,” sebut Mulyanto.

Wawasan ini, paparnya, telah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepat target yang memacu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil eksklusif ketahuan ada banyak yang memakai BBM bersubsidi.

“Walau sebenarnya BBM bersubsidi ini kan diperuntukkan untuk warga miskin dan rawan,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyaksikan ketidaktepatan target dalam pembagian BBM bersubsidi terjadi di bidang pertambangan dan industri, di mana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang seharusnya tidak memakai BBM bersubaidi ini, rupanya di atas lapangan diketahui tetap memakai BBM ini.

“Jadi Pemerintahan wajib mengatur masalah distribusi BBM ini dengan mengoreksi Perpres berkaitan, supaya makin berkeadilan,” jelas Mulyanto.

Sekarang ini, lanjut ia, teknisnya sendiri masih belum sempat diulas di Komisi VII DPR RI. Kemungkinan, akan diulas sesudah menyelesaikan ulasan anggapan makro RAPBN 2025.

Kata Pertamina

Diketahui, Pemerintahan sudah sejak lama sudah menggodok koreksi Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 mengenai Pengadaan, Pembagian dan Harga Jual Ketengan Bahan Bakar Minyak.

Awalnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengutarakan, sekarang ini koreksi Perpres itu sedang diulas Pemerintahan, dalam masalah ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator.

“Koreksi Perpres 191 pada proses finalisasi oleh regulator,” sebut Irto ke Tribunenews.

Dia meneruskan, Pertamina Patra Niaga menyongsong baik bila ketentuan itu dapat selesai di tahun ini.

Sebagai operator, faksinya akan jalankan apapun itu yang diputuskan pemerintahan. Dalam masalah ini membagikan BBM bantuan sesuai alokasinya.

“Konsepnya, kami sebagai operator siap memberikan dukungan apa sebagai penempatan dari regulator,” ujarnya.

Pertamina sudah lakukan pengkajian intern untuk gantikan Pertalite dengan BBM oktan semakin tinggi yaitu RON 92.

Masalah harga, Pertamina tujuannya tetap jual sama dengan harga Pertalite, yaitu Rp 10.000 per liter

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, Pertamina tentu saja harus terus bereksperimen dan produk yang dipasarkan ke warga sesuai ketentuan pemerintahan.

Dalam masalah ini, kemauan tak lagi jual Pertalite di depan sesuai Ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No.P/20/menlhk/setjen/kum.1/3/2017 Tahun 2017 mengenai Baku Kualitas Emisi Gas Membuang Kendaraan Bermotor Type Baru Kelompok M, Kelompok N, dan Kelompok O.

Dalam Pasal 3 ayat 2 Ketentuan Menteri LHK itu disebut jika bahan bakar minyak tipe bensin minimum mempunyai nilai oktan (RON) 91.

“Kami telah membuat pengkajian dan telah bahas ke pemerintahan (Kementerian ESDM). Nanti Pertalite ditukar RON 92 pada harga yang masih sama Rp10.000 per liter,” kata Fadjar saat dijumpai di Jakarta, Selasa (26/3/2024) malam.

Bila ini terwujud, karena itu ongkos yang dikeluarkan Pertamina nanti akan membesar saat membuat produk di atas RON 90.

Apalagi, harga yang dipasarkan ke pasar masih tetap seperti harga Pertalite sekarang ini Rp10.000 per liter, tapi dapat RON 92.

“Kami semangatnya kualitas dari BBM tersebut. Apalagi berkaitan lingkungan, karena isunya kan saat ini udara yang bersih . Maka kami belum menyaksikan itu (beban ongkos),” sebut Fadjar.

Tetapi, Fadjar tidak bisa pastikan kapan kemauan Pertamina itu dapat diwujudkan karena Pertalite sebagai tipe BBM Khusus Penempatan (JBKP) yang mana wewenangnya berada di pemerintahan.

“Kami nantikan pemerintahan dan belum mengetahui kapannya? Jika disepakati nanti akan dilaksanakan dengan setahap,” sebut Fadjar.