ICW Sebutkan Project Fiktif Memimpin Modus Korupsi di Indonesia

ICW Sebutkan Project Fiktif Memimpin Modus Korupsi di Indonesia

Project fiktif memimpin modus korupsi di Indonesia. Berdasar hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) sekitar 277 kasus korupsi memakai modus project fiktif.

“Sekitar 277 kasus terkait dengan aktivitas atau project fiktif,” kata Periset ICW Diky Anindya, Senin, (20/5/2024).

Selainnya project fiktif, penyimpangan bujet jadi modus paling besar yang lain dengan keseluruhan 259 kasus. Seterusnya, ada pula laporan fiktif sekitar 88 kasus.

Kasus yang lain yaitu mark up dana dengan keseluruhan 50 kasus, pungli sekitar 43 kasus, potongan dana sekitar 43 kasus, perdagangan dampak dan penerbitan ijin ilegal masing-masing sekitar sembilan kasus.

Lantas, ada pula kasus pencucian uang sekitar enam kasus, dan merintangi proses hukum sekitar tiga kasus. Dari keseluruhan itu, korupsi di bidang infrastruktur tidak memimpin.

Hingga, keseluruhan kasus korupsi sepanjang 2023 yang ditulis ICW dan sudah diatasi oleh penegak hukum itu sekitar 791 kasus.

“Dari 791 kasus, korupsi berkaitan infrastruktur cuma 21 %, maknanya korupsi semakin banyak berdimensi project atau aktivitas non infrastruktur,” ujarnya.

ICW Tulis Ada 791 Kasus Korupsi Sepanjang 2023, Paling tinggi Dalam 5 Tahun Akhir

Indonesia Corruption Watch (ICW) keluarkan launching Trend Pengusutan Kasus Korupsi tahun 2023. Disebutkan, banyak beberapa ratus kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023.

Dalam laporan itu terdaftar, ada 791 kasus korupsi sepanjang 2023, dengan kekuatan rugi negara capai Rp28,4 triliun. Di mana, jumlah itu adalah yang paling tinggi dalam lima paling akhir ini.

“Berdasar hasil pengawasan pada kasus korupsi selama setahun 2023, ICW temukan ada kenaikan yang krusial daripada beberapa tahun awalnya,” kata periset ICW, Diky Anandya, Senin (20/5/2024).

“Yakni sekitar 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang diputuskan sebagai terdakwa oleh aparatur penegak hukum,” tambahnya.

Dia menyebutkan, jumlah kasus korupsi yang di-launching olehnya ini sudah alami kenaikan tiap tahunnya semenjak 2019 lalu. Waktu itu ada 271 kasus, selanjutnya pada 2020 sekitar 444 kasus.

Seterusnya pada 2021 sekitar 533 kasus, selanjutnya pada 2022 sekitar 579 kasus.

Hasil dari analitis ICW, ada dua pemicu berlangsungnya kenaikan kasus korupsi dimulai dari tahun ke tahun.

“Pertama, tidak maksimalnya taktik pembasmian korupsi oleh pemerintahan lewat pengusutan yang sudah dilakukan oleh aparat hukumnya. Ke-2 , taktik penangkalan korupsi bisa disebutkan belum jalan optimal,” ucapnya.

Masuk ke dalam Tahapan Penyelidikan

Diky menerangkan, beberapa data itu diatur berdasar hasil tabulasi informasi beberapa kasus tindak pidana korupsi yang sudah masuk ke dalam tahapan penyelidikan, dan sudah ada beberapa informasi umum berkenaan pengatasan kasus, baik yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.

Lantas, untuk informasi umum yang diartikan ialah informasi yang berisi masalah deskripsi kasus, nama atau minimal inisial terdakwa, background tugas atau kedudukan terdakwa, dan kekuatan nilai rugi negara, suap-menyuap, pungli, dan nilai asset yang dikaburkan lewat pola kejahatan pencucian uang.

Tabulasi data kasus korupsi dilaksanakan pada tiap kabupaten/kota di 38 propinsi di Indonesia dan tingkat nasional. Adapun data itu didapat dari 2 sumber, yakni sumber primer dan sekunder.

Sumber Data

Sumber primer asal dari informasi pengatasan kasus yang dipublikasi di website sah lembaga penegak hukum.

Sementara, untuk sumber sekunder asal dari informasi yang didapat lewat kabar berita media online baik di tingkat nasional atau wilayah.

Tabulasi tiap data kasus korupsi itu dilaksanakan selama setahun 2023, atau lebih detil terhitung semenjak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023.