KPK Mencecar Wamenkumham Eddy Hiariej masalah Suap Pengurusan Administrasi PT CLM

MGO777, Jakarta Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) cecar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej masalah ada pemberian uang dalam pengurusan administrasi PT Citra Lampia Berdikari (PT CLM) di Kementerian Hukum dan HAM.

Eddy Hiariej dihujani saat dicheck sebagai saksi dalam kasus sangkaan suap dan gratifikasi di Kemenkumham. Eddy yang telah dijaring sebagai terdakwa ini dicheck sebagai saksi pada Senin, 4 Desember 2023 tempo hari.

“Edward Omar Sharif Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), saksi datang dan dipelajari pengetahuannya diantaranya pengetahuannya berkaitan dengan peranan dari beberapa faksi yang diputuskan sebagai terdakwa dalam kasus ini, dalam usaha penuntasan pengurusan Administrasi Hukum Umum di Kumham oleh PT CLM yang diperhitungkan tanpa lewat ketentuan seharusnya dibarengi ada sangkaan pemberian beberapa uang,” tutur Kepala Sisi (Kabag) Kabar berita KPK Ali Fikri dalam penjelasannya, Selasa (5/12/2023).

Eddy Hiariej sendiri saat selesai jalani pemeriksaan penyidik KPK tidak siap memberi info apa pun itu. Eddy jalani pemeriksaan sepanjang lebih kurang enam jam. Dia tiba ke gedung KPK pada jam 09.48 WIB dan selesai jam 16.15 WIB.

Eddy yang kenakan baju warna merah ini cuma tersenyum dan berterima kasih. Ia tidak jawab pertanyaan dari beberapa reporter.

“Terima kasih, ya terima kasih,” tutur Eddy di gedung Merah Putih KPK, Senin (4/12/2023).

KPK Tangkap Wamenkumham Eddy Hiariej ke Luar Negeri

Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) ajukan surat penangkalan ke luar negeri atas nama Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Surat disodorkan instansi anti-korupsi ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“KPK pada 29 November sudah ajukan surat ke Ditjen Imigrasi untuk menghambat supaya tidak melancong ke luar negeri pada 4 orang salah satunya Wamenkumham, advokat dan faksi swasta,” tutur Kepala Sisi Kabar berita KPK Ali Fikri di Kantornya, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Berdasar informasi MGO55, selainnya Wamenkumham Eddy, tiga faksi yang lain yang dihindari adalah Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana sebagai orang dekat Eddy Hiariej dan Direktur Khusus PT Citra Lampia Berdikari Helmut Hermawan.

Ali menjelaskan, penangkalan ke luar negeri dilaksanakan untuk memudahkan proses penyelidikan sangkaan suap dan gratifikasi Wamenkumham Eddy Hiariej.

“Penangkalan supaya tidak melancong ke luar negeri ini kami sampaikan untuk saat sepanjang 6 bulan semenjak tanggal 29 November 2023,” kata Ali.

Ali menjelaskan, terkait dengan kasus ini faksinya akan mengumumkan dengan sah dalam kurun waktu dekat. Tetapi untuk sekarang ini Ali belum siap memaparkannya lebih jauh.

“Kami berikan kembali jika penyelidikan sangkaan korupsi di Kemenkumham itu telah diputuskan sebagian orang sebagai terdakwa, tetapi jati dirinya akan kami berikan dengan cara resmi di saat penahanan beberapa terdakwa,” kata Ali.

KPK Kirim Surat ke Jokowi berkaitan Wamenkumham Eddy Hiariej

Terkait dengan status Eddy Hiariej, Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan faksinya mengirim surat ke Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Nawawi menyebutkan, surat itu telah dikirimkan semenjak 2 hari kemarin.

“Tempo hari saya telah tanda-tangani surat. Justru dua hari lalu kelihatannya itu kita kirimkan ke Presiden,” tutur Nawawi Pomolango di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).

Disamping itu, Nawawi pastikan telah mengagendakan pemeriksaan pada Eddy Hiariej pada minggu ini. Nawawi menyebutkan akan selekasnya umumkan status terdakwa Eddy Hiariej.

“Tempo hari Direktur Penyelidikan, saya telah sampaikan tersangkut masalah itu, jika dalam minggu ini kita akan panggil yang berkaitan. Saya hanya melatih jika masih loyalitas dengan ketentuan tempo hari jika saat nanti pertemuan jurnalis baru kita pastikan status yang berkaitan,” kata Nawawi.

Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) benarkan faksinya telah menangkap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej sebagai terdakwa sangkaan akseptasi suap dan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan surat penentuan terdakwa pada Eddy telah diberi tanda tangan semenjak dua minggu kemarin.

“Penentuan terdakwa pada Wamenkumham? Betul, itu telah kami pertanda bereskan sekitaran dua Minggu lalu,” tutur Alex di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Alex menyebutkan Eddy Hiariej tidak sendiri jadi terdakwa. Eddy dijaring bersama 3 orang yang lain. Namun Alex belum siap menguraikan.

“4 orang terdakwa, dari faksi yang menerima tiga, dan pemberi satu. Tersebut. Clear yah,” kata Alex.

IPW Geret Wamenkumham Eddy Hiariej ke KPK

Diketahui MGO303, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Tegar Santoso memberikan laporan sangkaan pemerimaan gratifikasi oleh Eddy Hiariej lewat pendamping pribadinya Yogi Arie Rukmana sejumlah Rp7 miliar. Akseptasi itu disebut Sugeng terjadi pada April 2022 s/d Oktober 2022.

Laporan itu berkaitan tempatnya sebagai Wamenkumham dalam diskusi kasus hukum dan legitimasi tubuh hukum PT CLM. Karena, PT CLM saat ini sedang memiliki masalah di Polda Sulawesi Selatan dalam kasus sangkaan tindak pidana ijin usaha pertambangan (IUP).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej diputuskan sebagai terdakwa kasus sangkaan akseptasi suap dan gratifikasi oleh Komisi Pembasmian Korupsi (KPK).

Eddy tidak terima jadi terdakwa, ia dan dua ajudannya ajukan tuntutan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Sidang pertama gagasannya akan diadakan pada Senin, 12 Desember 2023 dan dipegang hakim tunggal Estiono.