5 ‘Badai’ yang Disebutkan Zulhas Menimpa Kemendag Selesai Digeledah Kejagung

Komuntias Pejuang Gacor – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebutkan ada “badai” yang menimpa kementeriannya. Badai itu dia ungkapkan selesai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agung berkaitan sangkaan korupsi import gula pada Selasa (3/10) tempo hari.
“Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai saat ini belum selesai,” katanya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tidak ungkap badai yang diartikannya itu. Hanya ucapnya, badai telah menerpa Kemendag saat sebelum dia dipilih jadi menteri perdagangan.

Lalu, apa badai yang diartikan Zulhas itu. Menyaksikan ke belakang, beberapa kasus korupsi memang menggeret nama Kementerian Perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi ijin export CPO

Kejagung tengah menyelidik kasus sangkaan korupsi ijin export minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberi pada masa 2021-2022. Kasus ini tengah masuk ke set baru, yaitu memutuskan korporasi sebagai terdakwa.

Pada Jumat (16/6) lalu, Kejagung sudah memutuskan raksasa group usaha sawit, Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup sebagai terdakwa korporasi yang terturut dalam kasus tersebut.

Mereka diperhitungkan bikin rugi keuangan negara sampai Rp6 triliun dan bikin rugi ekonomi negara sebesar Rp12,3 triliun karena kasus ini.

Kasus ini bermula semenjak 2022 lalu sebagai dampak domino kekacauan minyak goreng dalam negeri.

Di tahun itu, terjadi kenaikan sampai kelangkaan minyak goreng. Di waktu bersama, pemerintahan berlakukan beragam peraturan untuk menangani kekacauan itu.

Satu diantaranya, mengaplikasikan wajib pemenuhan lokal (domestic pasar obligation/DMO) untuk exportir minyak sawit.

Kasus ini menggeret petinggi eselon I Kemendag saat itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama 4 orang yang lain, dia diputuskan sebagai terdakwa dalam sangkaan tindak pidana korupsi dalam pemberian sarana export CPO dan turunannya masa Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penentuan status terdakwa tidak terlepas dari peraturan Kemendag memutuskan DMO dan DPO (domestic price obligation) untuk perusahaan yang ingin melakukan export CPO dan produk turunannya.

Tetapi pada realisasinya, perusahaan exportir tidak penuhi DPO dan masih tetap memperoleh kesepakatan export dari pemerintahan.

Dalam keputusan kasus, majelis hakim PN Tipikor melihat perlakuan terpidana adalah tindakan korporasi, dan yang mendapat keuntungan ilegal ialah korporasi (tempat beberapa terpidana bekerja) hingga korporasi harus bertanggungjawab.

Keputusan PN Tipikor ini selanjutnya dikuatkan oleh keputusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kemampuan hukum tetap atau inkrah pada tersangka, hingga Kejagung selanjutnya mengolah hukum korporasi.

Terkini, pada Senin (17/7) tempo hari, penyidik mengecek lagi 2 orang saksi berkaitan kasus itu. Salah salah satunya saksi yang dicheck adalah Kepala Agen Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selainnya mengecek Kepala Agen Hukum, penyidik dari Beskal Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus ikut mengecek seseorang karyawan Kemendag.

Kejagung panggil Menteri Koordinator Sektor Ekonomi Airlangga Hartarto untuk dicheck berkaitan kasus CPO. Tetapi faksinya tidak menguraikan lebih jauh masalah Airlangga di kasus ini.

2. Sangkaan korupsi import gula

Kejagung pada Selasa (3/10) memeriksa Kemendag berkaitan kasus sangkaan penyimpangan kuasa dan korupsi import gula.

Direktur Penyelidikan Beskal Agung Muda Sektor Tindak Pidana Khusus Kuntadi menjelaskan hasil dari penyelidikan, diperhitungkan tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam masa import gula 2015-2023.

Penyidik, katanya, menyangka terjadi penyimpangan kuasa dalam peraturan importasi gula berkaitan pemenuhan stock gula nasional dan stabilisasi harga.

“Kemendag diperhitungkan sudah secara menantang hukum mengeluarkan kesepakatan import gula kristal mentah untuk dibuat jadi kristal gula ke beberapa pihak yang tidak berkuasa,” katanya dalam pertemuan jurnalis.

Kemendag diperhitungkan sudah memberi ijin import melewati batasan paket optimal yang diperlukan pemerintahan.

3. Korupsi import garam

Kejagung sempat menginvestigasi kasus sangkaan korupsi dalam program import garam industri masa 2016-2022.

Beskal Agung ST Burhanuddin menjelaskan Kemendag mengeluarkan kesepakatan import garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa lakukan klarifikasi hingga mengakibatkan kelebihan import garam industri.

Burhanuddin menyebutkan ada keseluruhan 21 perusahaan importir yang mendapatkan ijin Kemendag pada 2018. Keseluruhan ada 3.770.346 ton atau sama dengan Rp2,05 triliun garam import. Tetapi, proses itu dilaksanakan tanpa hitung stock garam lokal dan garam industri yang ada hingga menyebabkan garam industri berlimpah di Indonesia.

Kejagung sudah tangkap satu terdakwa dengan inisial YN berkaitan kasus itu. Kepala Pusat Pencahayaan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan terdakwa diamankan karena tidak penuhi panggilan yang sudah dikatakan dengan resmi dan pantas sekitar 2x.

YN yang disebut Direktur Khusus PT Sumatraco Abadi Makmur itu ditahan sepanjang 20 hari.

Dalam kasus ini, YN memiliki peranan yakni mengubah garam import yang alokasinya untuk dialokasikan ke Industri Bermacam Pangan sesuai gagasan distribusi yang disodorkan dalam permintaan referensi ke Kementerian Perindustrian RI jadi garam konsumsi.

4. Korupsi project penyediaan kontribusi gerobak untuk UMKM

Selainnya beberapa kasus di atas, ada penyelidikan kasus sangkaan korupsi project penyediaan kontribusi gerobak untuk usaha micro kecil menengah (UMKM) Kemendag masa 2018-2019.
Gerobak itu semestinya diteruskan oleh pemerintahan ke aktor usaha dengan gratis. ada 10.700 gerobak yang sebelumnya didistribusikan oleh pemerintahan agar diteruskan ke beberapa aktor usaha.

Pada bujet 2018, nilai dari penyediaan 7.200 gerobak pertama sejumlah Rp49 miliar pada harga unit gerobak sekitaran Rp7 juta. Selanjutnya pada bujet 2019 pemerintahan membagikan bujet sama untuk penyediaan 3.570 unit gerobak pada harga satuannya sekitaran Rp8,enam juta.

Bareskrim Polri sudah memutuskan dua petinggi pembikin loyalitas (PPK) dari Kemendag sebagai terdakwa kasus itu.

Mereka yang diputuskan sebagai terdakwa adalah Putu Indra Wijaya (PIW) sebagai Kabag Keuangan Sesditjen PDN Kemendag, dan Bunaya Priambudhi (BP) sebagai Kasubag TU DJPDN Kemendag.

Terdakwa Putu atau Bunaya bisa dibuktikan jalankan project penyediaan gerobak tunjangan UMKM secara fiktif masing-masing untuk tahun bujet 2018 dan 2019.

5. Sangkaan korupsi import baja

Kejagung sempat memeriksa dua lokasi di dalam kantor Kemendag untuk menginvestigasi kasus sangkaan tindak pidana korupsi pada proses importasi besi atau baja, baja gabungan dan produk turunannya masa 2016-2021.

Pemeriksaan itu dilaksanakan susul kenaikan status pengatasan kasus itu yang sekarang jadi penyelidikan. Maknanya, Beskal temukan sangkaan pelanggaran pidana dalam kasus tersebut.

Kepala Pusat Pencahayaan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan sepanjang masa itu, ada enam perusahaan yang mengimpor baja gabungan memakai surat keterangan atau pengecualian kesepakatan import.

Surat itu diedarkan Direktur Import pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Ketut menjelaskan surat itu dilandasi permintaan importir untuk melangsungkan material konstruksi project pembangunan jalan dan jembatan.

“Dengan alasan ada kesepakatan kerja sama dengan perusahaan BUMN,” terang ia.

Adapun beberapa perusahaan yang diartikan ialah PT Waskita Karya; PT Wijaya Karya; PT Nindya Karya; dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Tetapi, katanya, ke-4 perusahaan plat merah itu rupanya tidak pernah lakukan bekerja sama penyediaan material dengan beberapa importir seperti termaktub dalam permintaan.

Oleh karenanya, beskal menyangka surat ada penyelewengan pemakaian surat keterangan yang diartikan dalam kasus ini.

“Berdasar hal itu, importir diindikasi lakukan tindak pidana korupsi,” kata Ketut.

Kasus ini menggeret Direktur Import Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag dengan inisial MS. Disamping itu, penyidik panggil Kasi Barang Bermacam Industri dengan inisial AR dan Riset Perdagangan Madya pada Direktorat Import Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag berkaitan kasus itu.

Download aplikasi Sbobet sekarang juga, anti nawala dan lagi banyak promonya!