India Berencana Menukar Nama Resmi, Jadi Apa?

Komunitas Pejuang Gacor – India berencana untuk mengganti nama resminya. Pemerintahan Pertama Menteri (PM) Narendra Modi kemungkinan akan sampaikan resolusi pergantian nama itu pada sidang khusus parlemen yang diselenggarakan dua minggu depan. Apa nama resmi baru India kelak?
Seperti d ikutip The Economic Times, Kamis (7/9/2023), ide pergantian nama resmi India terkuak setelah undangan perundangan makan malam kenegaraan KTT G20 yang dikirimkan Presiden India Droupadi Murmu minggu ini menjelaskan posisinya sebagai ‘Presiden Bharat’, bukan ‘Presiden India’.

Pimpinan Pertemuan India, Jairam Ramaish, dalam pernyataannya mengonfirmasi hal tersebut. Dikatakan The Economic Times bila pemerintahan Modi akan sampaikan resolusi pergantian nama resmi India menjadi ‘Bharat’ pada sidang khusus parlemen pada 18-22 September ke depan.

“Jadi berita itu benar,” sebutkan Ramaish dalam pernyataan melalui media sosial X, yang dulu pernah namanya Twitter.

“Rashtrapati Bhawan (Istana Kepresidenan India-red) telah mengirimi undangan perundangan makan malam G20 pada 9 September atas nama ‘Presiden Bharat’, bukan ‘Presiden India’,” jelasnya.

“Sekarang ini, Pasal 1 dalam Konstitusi bisa dibaca: ‘Bharat, yang sebelumnya India, menjadi Persatuan Negara. Tapi sekarang ini bahkan ‘Persatuan Negara’ ini sedang diserang,” sebut Ramaish.

Nama Bharat bukan nama baru, karena Konstitusi India telah sudah lama menjelaskan dua nama, yakni ‘India’ dan ‘Bharat’. Menurut The Economic Times, pasal 1 Konstitusi India secara jelas keluarkan bunyi: “India, yaitu Bharat, menjadi Persatuan Beberapa negara.”

Draft pasal 1 Konstitusi India itu diambil sejak 18 September 1949 lalu, dan menjadi pernyataan paling penting yang putuskan nama resmi negara tersebut.

Gagasan penggantian nama sah India jadi Bharat itu memperoleh support dari Partai Bharata Janata (BJP) yang sekarang berkuasa dan memayungi PM Modi. Beberapa pimpinan BJP, termasuk Kepala Menteri Assam Himantan Biswa Sarma, beramai-ramai mengatakan suportnya.

REPUBLIK BHARAT — suka dan senang jika peradaban kita maju secara berani ke arah AMRIT KAAL,” tulis Sarma dalam posting sosial media komunitas pejuang gacor X.

Menteri Pendidikan Bharmendra Pradhan mengatakan suportnya dan membagi photo undangan makan malam KTT G20.

Anggota parlemen Rajya Sabha, majelis tinggi parlemen India, Nares Bansal dari BJP sudah ajukan saran penggantian nama sah itu pada sidang Majelis Tinggi Parlemen belakangan ini. Ia bahkan juga menyebutkan nama ‘India’ adalah lambang ‘perbudakan kolonial’ dan ‘harus dihapus dari Konstitusi’.

“Inggris mengganti nama Bharat jadi India. Berdasar Pasal 1, Konstitusi mengatakan: ‘India, yang ialah Bharat’. Negara kita sudah dikenali nama ‘Bharat’ sepanjang beberapa ribu tahun… itu ialah nama kuno negara ini dan diketemukan dalam text Sanskerta kuno,” sebutkan Bansal seperti d ikutip ANI.

“Nama ‘India’ diberi oleh penjajahan Raj dan dengan begitu, adalah lambang perbudakan. Nama India harus dihapus dari Konstitusi,” cetusnya.

Pembicaraan masalah peralihan nama sah India ini muncul sesudah BJP serang block oposisi terkini namanya INDIA, singkatan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance atau Koalisi Inklusif Pembangunan Nasional India.

Beberapa politikus BJP berkali-kali menyebutkan nama ‘India’ adalah beberapa sisa masa silam penjajahan. Usaha mengganti nama sah India itu, menurut The Economic Times, adalah hasutan pada block oposisi itu.

Kritik pada usaha yang digiatkan beberapa politikus BJP itu dilemparkan oleh ketua nasional Partai Aam Aadmi (AAP), Arvind Kejriwal, yang memegang sebagai Kepala Menteri New Delhi.

“Akankah BJP menukar ‘Bharat’ bernama yang lain, bila koalisi INDIA ganti nama jadi Bharat? Bila koalisi beberapa partai jadi ‘India’, apa mereka akan mengganti nama negaranya? Negara ini punya 1,4 miliar orang, bukan punya sebuah partai,” tegas Kejriwal dalam kritikannya.

“Silahkan kita simpulkan bila koalisi ‘India’ menukar nama jadi ‘Bharat’, apa mereka akan menukar nama Bharat jadi BJP? Gurauan jenis apa ini? BJP berpikiran jumlah suara mereka akan menyusut, menjadi mereka harus menukar nama Bharat,” kritiknya.